Tualang – Siak (14/3/2026). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi peningkatan gizi anak sekolah justru memantik kegelisahan publik. Di SD Negeri 11 Tualang, Kabupaten Siak, seorang wali murid mengaku menemukan kondisi ayam dalam paket MBG yang diduga dipenuhi telur lalat, berlendir, dan berbau menyengat.
Temuan ini sontak memunculkan pertanyaan serius: bagaimana makanan dengan kondisi mencurigakan bisa sampai ke tangan siswa sekolah dasar?
Menurut keterangan wali murid, paket makanan tersebut awalnya dibawa pulang oleh anaknya dari sekolah. Namun saat hendak diolah kembali di rumah, ia justru menemukan gumpalan menyerupai telur lalat serta lendir pada daging ayam. Aroma tidak sedap yang muncul dari daging tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa bahan makanan itu tidak lagi layak konsumsi.
Tak hanya itu, dalam paket yang sama juga disebut terdapat buah salak yang diduga sudah terkontaminasi ulat di dalam kemasannya. Jika benar demikian, maka temuan ini tidak sekadar persoalan sepele, melainkan indikasi serius lemahnya kontrol kualitas pangan dalam program MBG.
Ironisnya, ketika temuan tersebut mencuat, pihak penyedia makanan disebut membantah bahwa ayam bermasalah tersebut berasal dari dapur mereka. Bantahan ini justru memunculkan persoalan baru.
Jika bukan dari dapur penyedia, maka publik berhak bertanya:
dari mana asal makanan tersebut?
Apakah proses distribusi makanan dalam program MBG tidak memiliki pengawasan ketat? Atau justru ada kelalaian dalam rantai pengolahan hingga pengemasan makanan sebelum dibagikan kepada siswa?
Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi krusial, sebab yang menjadi sasaran program MBG adalah anak-anak sekolah dasar kelompok yang paling rentan terhadap risiko kesehatan akibat makanan yang tidak higienis.
Program nasional yang mengusung nama “bergizi” semestinya memiliki standar keamanan pangan yang sangat ketat. Namun jika dugaan ayam berlendir dan dipenuhi telur lalat ini benar, maka peristiwa di SDN 11 Tualang menjadi alarm keras bahwa pengawasan program tersebut patut dipertanyakan.
Publik tentu tidak ingin program yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi anak bangsa justru berubah menjadi potensi ancaman kesehatan.
Karena itu, pemerintah daerah, dinas terkait, serta pihak pengelola program MBG tidak cukup hanya memberikan klarifikasi atau bantahan. Yang dibutuhkan adalah investigasi terbuka dan menyeluruh terhadap: kualitas bahan baku makanan, proses pengolahan di dapur penyedia, standar kebersihan dan sanitasi, hingga rantai distribusi makanan ke sekolah.
Jika terbukti ada kelalaian atau pelanggaran standar keamanan pangan, maka penanggung jawabnya harus ditindak tegas.
Sebab dalam persoalan ini, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi program pemerintah. Yang dipertaruhkan adalah kesehatan dan keselamatan anak-anak sekolah. Dan untuk urusan itu, tidak boleh ada kompromi sedikit pun.
